Telepon : 031 3091234 Email : dinsos@bangkalankab.go.id

Berita Detail

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Ikuti Peresmian Sekolah Rakyat Oleh Presiden RI Secara Daring

14 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan di dampingi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Hadir di Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan untuk mengikuti Peresmian Sekolah Rakyat Oleh Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara daring pada Senin (12/01/2026).

Selain Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan beserta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kegiatan juga diikuti oleh Tenaga Pendidik serta Siswa - Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan.

Peresmian Sekolah Rakyat Oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 yang berada di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Sekolah Rakyat. Menurutnya, ini merupakan suatu langkah terobosan dan langkah berani yang telah diambil.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, dari semua K/L, semua lembaga, semua elemen yang telah bekerja mewujudkan suatu langkah, menurut saya ini langkah terobosan, langkah berani. Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Dan saya terus terang saja cukup bahagia, cukup besar hati, saya terharu sebetulnya melihat dampak daripada upaya kita,” ucap Presiden Prabowo.

Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo dirancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Sejak bulan Juli tahun lalu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia.

“Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan,” ujar Mensos.