Telepon : 031 3091234 Email : dinsos@bangkalankab.go.id

Berita Detail

Penyerahan Bantuan Sosial Kepada Pemekab Bangkalan dari Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI

26 November 2023

Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI yang diberikan secara simbolis oleh Komisi VIII DPR RI di Pendopo Kantor Kecamatan Bangkalan, Jumat (24/11/2023).

Kegiatan dihadiri oleh PJ Bupati Bangkalan, Anggota Komisi VIII DPR RI H. Hasani Bin Zuber, S.IP., M.KP, Perwakilan dari Kementerian Sosial Syam Fathurrachmanda S.E, M.AP Kasubag Tata Usaha Sentra Margo Laras Pati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Camat Bangkalan, Perangkat Daerah Terkait, Muspika Kecamatan Bangkalan, Penanggung Jawab SLRT Sejahtera, Pimpinan Cabang BRI, Kepala PT. Pos,Pilar-pilar Sosial (TKSK, PKH dan Sakti Peksos) serta para penerima manfaat.

Bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp. 106.195.189.391, terdiri dari BPNT atau program sembako sebesar Rp. 68.758.400.000, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp. 35.33.690.391, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebesar Rp. 233.634.000, Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Rp. 1.000.000.000, atensi YAPI sebesar Rp. 807.200.000, atensi AMPK Rp. 15.000.000 dan atensi alat bantu disabilitas dan kewirausahaan Rp. 47.265.000.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Bangkalan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat Bangkalan. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Kemensos pada Bangkalan. 

Bupati berharap bantuan yang diberikan oleh Kemensos dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik. Bantuan sosial juga diharapkan sekaligus menjadi stimulan dalam meningkatkan status serta perekonomian masyarakat melalui sektor kewirausahaan. 

Pj Bupati juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memiliki Aplikasi Sidaya Sehati untuk pendataan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Dokumen Kependudukan BNBA, Foto kondisi rumah KPM, Geotagging, dan kebutuhan KPM, agar masyarakat miskin yang terdata di Kabupaten Bangkalan ini sesuai dengan realita di lapangan.

Menurut H. Hasani bin Zuber Anggota komisi VIII DPR RI, acara ini bermitra dengan kementerian sosial yang dengan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, kegiatan inilah yang menjadi bagian dari hal yang kita anggarkan kepada masyarakat Bangkalan khususnya. (isy)