Berita Detail
Diskusi Terbuka Meneropong Kinerja OPD Kabupaten Bangkalan Pasca 100 Hari Masa Kerja Kepala Daerah Terpilih
13 Juni 2025
Bangkalan - Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan mengikuti Diskusi Terbuka dengan tema Meneropong Kinerja OPD Kabupaten Bangkalan Pasca 100 Hari Masa Kerja Kepala Daerah Terpilih yang diadakan oleh DPD LSM LIRA Kabupaten Bangkalan di Poskopi UTM Bangkalan pada Kamis (12/06/2025).
Kegiatan diskusi terbuka ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangkalan, Bupati DPD LSM Lira Bangkalan, Ketua KADIN Kabupaten Bangkalan, Kepala BPS Bangkalan, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas KBP3A, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, Kepala DPMPTP, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Pendidikan, PerwakilanKepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Perwakilan Kepala Dispendukcapil, Perwakilan Kepala Dinas PUPR, Perwakilan Kepala Dinas PRKP, Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kepala BPR Kabupaten Bangkalan, Direktur BUMD Sumber Daya, Direktur PUDAM, Kawan-kawan aktivis Bangkalan serta Mahasiswa (BEM UTM, HMI, PMII, GMNI, Himaba, dll)
Dalam diskusi terbuka ini beberapa kepala OPD menyampaikan kinerja serta kondisi OPD yang dipimpin.
Kepala Bapperida menyampaikan fokus kerja saat ini terkait kebijakan pokok Bupati Bangkalan yaitu peningkatan infrastruktur terutama jalan rusak di Bangkalan dan peningkatan air bersih. Dilanjutkan oleh Kepala BPKAD Bangkalan, bahwa perlunya optimalisasi peningkatan PAD dalam bentuk digitalilsasi PAD, peningkatan pelayanan publik, juga menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Kepala KADIN Bangkalan juga menjelaskan bahwa jumlah PAD Bangkalan saat ini masih menjadi kendala. Jumlah anggaran yang terbatas ini menjadikan kurang maksimalnya pembangunan di Bangkalan. Akan tetapi Bangkalan masih memiliki beberapa potensi lainnya, seperti air bersih. Kepala KADIN juga mengajak OPD lain, LSM serta pihak-pihak guna membangun Bangkalan bersama-sama.
"PAD kita cuma Rp 488 miliar, namun yang bisa digunakan untuk membangun hanya sekitaran Rp. 150 miliar, angka segitu jelas nggak cukup untuk dorong pembangunan. Butuh terobosan, Kalau potensi yang ada bisa dioptimalkan, PAD pasti bisa naik, seperti contoh kita punya sumber air bersih, namun perusahaan galangan kapal ngambilnya dari gresik, demikian juga sampah jika bisa dimanfaatkan, bisa menambah PAD bukan jadi masalah ” ujar ketua Kadin Bangkalan.
Kepala OPD lain juga melaporkan program apa saja yang sudah berjalan dan program baru yang dilakukan dalam mendukung Kinerja Bupati Bangkalan. Beberapa program tersebut terkait perlindungan anak dan perempuan, kesetaraan gender.
Selain itu perwakilan mahasiswa juga menyoroti kurangnya transparansi data di kabupaten Bangkalan.
“Setidaknya adanya keterbukaan (transparansi) data.” Ujar wakil presiden BEM UTM.
Dinas kominfo harusnya bisa mengupdate data IPM, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lainnya kepada publik. Semua OPD Bangkalan harus dapat terus memperbarui data kepada publik.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten, menanggapi pernyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini sudah membuka open data di link website : data.bangkalankab.go.id. Dinas Sosial juga telah membenahi data secara digital melalui Aplikasi Sidaya Sehati terkait data kemiskinan. Namun dengan keterbatasan anggaran APBD Kabupaten dalam penanganan kemiskinan, juga telah diupayakan pengajuan usulan pengentasan kemiskinan melalui Kemensos RI, Dinsos Provinsi Jatim, CSR (Basnaz, dan lainnya).
Kepala Dinas Sosial juga menambahkan saat ini dalam penanganan kemiskinan, pemerintah pusat juga telah menetapkan data tunggal DTSEN untuk penyaluran bansos bagi semua Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota. Kemensos melalui pendamping PKH juga akan melakukan graduasi setiap tahunnya bagi 10 kpm untuk masing-masing pendamping PKH.
"Pada tahun ini dalam penanganan kemiskinan Pemerintah Pusat juga membentuk Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang mampu" ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
Penyelenggara sekaligus Bupati DPD LSM Lira Bangkalan menyampaikan perlunya sinergi para OPD dalam menjalankan program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, serta jika tidak bisa sinergi gercep lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya.
Diskusi ditutup dengan kedatangan Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar, yang ternyata turut menyaksikan diskusi secara live di tiktok. Dihadapan peserta diskusi termasuk kepala OPD Fauzan Jakfar mengaku, pemerintah saat ini tidak anti kritik.
“OPD harus terus diawasi agar selama 5 tahun on the track dan bisa memberikan janji politik sesuai yang tertuang dalam RPJMD,” ujar Wakil Bupati Bangkalan.
Wakil Bupati Bangkalan yakin bahwa OPD saat ini sudah satu visi dan misi dengan bupati dan wakil bupati. “Kita selalu tekankan, kita sekarang berada dalam satu tubuh dalam pemerintah kab. Bangkalan. Kami solid kami kompak, kami akan terus bersama-sama melaksanakan pembenahan di kab. Bangkalan," ujarnya. (isy)