Berita Detail
Koordinasi dan Evaluasi Progres Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan
16 Agustus 2025
Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan adakan kegiatan koordinasi dan evaluasi progres penyelenggaraan sekolah rakyat di Kabupaten Bangkalan yang digelar di Balai Diklat BKPSDM pada Kamis (14/08/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Perwakilan Dinas Pendidikan, Perwakilan BPN Bangkalan, Perwakilan Dinas PRKP, Perwakilan Inspektorat, Perwakilan BKPSDM, Perwakilan BPKAD, Perwakilan Dispendukcapil, Perwakilan Bagian Hukum Setda, Perwakilan Bagian PBJ Setda, Camat Geger, Kasi kesmas kecamatan Bangkalan, Korkab PKH Bangkalan serta Korkab TKSK Bangkalan.
Saat ini progres persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan sedang di tahap proses perbaikan gedung Balai Diklat BKPSDM sudah hampir selesai dan akan siap digunakan sesuai target pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Persiapan Sekolah Rakyat sedang ditahap perbaikan gedung Balai Diklat BKPSDM, sudah hampir selesai dan akan siap digunakan sesuai target pelaksanaan Sekolah Rakyat di Bangkalan pada bulan September nanti” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan juga meminta kerjasama stake holder terkait untuk mensukseskan persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan, mengingat dengan adanya sekolah rakyat ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
Perwakilan dari Dinas Pendidikan menyampaian progres dari proses pembebasan lahan yang mana pelaksanaan Fisibility Study (FS) sudah rampung 100%. Sedangkan proses appraisal sudah mencapai 80%, menunggu identitas (KTP dan KK) pemilik lahan yang akan dilakukan pemecahan sertifikat. Sementara itu UKL-UPL dan Amdal telah mencapai 30 persen dan tidak ada kendala. Sedangkan untuk progres masterplan sudah berjalan sekitar 50 persen.
“Kami siap membantu pelaksanaan pengukuran tanah lokasi sekolah rakyat di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger. Namun, kami berharap adanya pembersihan terlebih dahulu di lokasi pengukuran maupun jalan akses yang akan dilewati selama proses pengukuran. Hal ini agar proses pengukuran dapat berjalan lancar.” Ujar Perwakilan BPN Bangkalan.
Pihak BPN juga berharap agar Dinas Pendidikan menyampaikan surat permohonan pengukuran kepada BPN. Dalam prosesnya nanti akan terdapat pembebanan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Perwakilan Dinas PRKP menyampaikan terkait anggaran pematangan lahan SR yang sampai saat ini belum teranggarkan. Dengan mempertimbangkan aset lahan yang berada di Dinas Pendidikan, maka menyarankan sebaiknya anggaran pematangan lahan ini juga ditempatkan di Dinas Pendidikan.
Selain itu juga disampaikan tentang perlunya dokumen KKPR sebagai syarat penting dalam proses pembebasan tanah lokasi sekolah rakyat. Untuk itu agar segera diajukan permohonannya kepada Bupati Bangkalan sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR. Sementara itu untuk Balai Diklat BKPSDM yang menjadi lokasi SR Rintisan juga perlu diajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen Surat Ijin Tata Ruang (SITR) dari Dinas PUPR dan ijin lingkungan dari Dinas LH.
Pada rapat kali ini dibahas pula terkait kendala pemenuhan kuota calon siswa Sekolah Rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Korkab PKH Bangkalan, kendala utama yang dihadapi yaitu terkait sulitnya izin dari orang tua untuk mengirimkan anaknya ke Sekolah Rakyat.
Kategori
Berita Terbaru
Koordinasi dan Evaluasi Progres Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan
16 Agustus 2025
Launching Bantuan Air Bersih Untuk Daerah Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bangkalan
08 Agustus 2025