Berita Detail
Dirjend Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan
28 Juli 2025
Sekolah Rakyat (SR) merupakan gagasan bapak Presiden Prabowo Subianto, guna memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik, serta memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Kabupaten Bangkalan sendiri terpilih untuk memulai penyelenggaraan SR pada tahun ajaran 2025/2026 ini, tepatnya pada tahap 1c dengan awal kegiatan belajar mengajar yang dijadwalkan pada 1 September 2025. Jenjang pendidikan yang disediakan terdiri dari 2 rombel SD dan 2 rombel SMP dengan kapasitas 25 siswa pada tiap-tiap rombel sehingga total kuota 100 siswa.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi progres persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Bapak Wibagio Suharta, dengan didampingi tim yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional terkait, Koordinator Kabupaten PKH, Koordinator kabupaten TKSK, dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, pada jumat, 25 Juli 2025
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai progres persiapan progres Sekolah Rakyat, baik terkait progres rehab gedung SR di Balai Diklat BKPSDM, Rekrutmen Siswa yang alhamdulillah sudah ada progres baik, dari para pendamping sosial, dan kesiapan rekrutmen guru dari Dinas Pendidikan. Terkait dengan progres rekrutmen siswa sampai dengan Jumat 25 Juli 2025 sudah terdapat 35 orang siswa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. Terdiri dari 19 siswa jenjang SD dan 18 siswa jenjang SMP sampai dengan terpenuhinya sesuai kuota.
Pada kesempatan tersebut Kadinsos juga meluruskan adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan sepi peminat. “Bukan sepi peminat, belum tercapainya target jumlah siswa ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Sekolah Rakyat ini merupakan program baru yang relatif masih belum diketahui oleh masyarakat secara luas.” Jelas Kadinsos.
Dinas Sosial sendiri sebenarnya sudah mengupayakan sosialisasi, diantaranya melalui konten di sosial media dan melalui pilar sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Faktor lain belum terpenuhinya kuota siswa adalah karena tidak semua yang berminat dapat diterima, karena Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi keluarga yang masuk dalam kategorinya kurang mampu sehingga perlu diverifikasi dan harus dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun perlu diakui bahwa memang terdapat beberapa kendala di lapangan, contohnya calon siswa yang ternyata sudah terlanjur menempuh pendidikan di tempat lain dan kegiatan belajar mengajarnya sudah dimulai. Kemudian khusus untuk jenjang SD, ada sebagian orang tua yang masih meminta waktu untuk mempertimbangkan melepas anaknya karena alasan usianya yang masih terlalu dini.
Dirjend Rehsos Kemensos RI menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan akses pendidikan bagi masyarakat yang secara ekonomi masuk kategori kurang mampu. Sehingga nantinya akan mengakomodir siswa yang putus sekolah, terutama di jenjang SD, yakni sampai dengan mereka yang putus sekolah di kelas 4 atau usia maksimal 12 tahun. Sedangkan bagi jenjang SMP usia maksimal calon siswa adalah 15 tahun.
Melalui Dirjend Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Presiden Republik Indonesia menyampaikan perhatian dan prioritas pada Sekolah Rakyat jenjang SD. “Jenjang Sekolah Dasar (SD) memang mendapatkan atensi khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tegas Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos. “Hal ini merupakan bentuk intervensi sedini mungkin untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas.” Sambungnya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Sosial RI, Bapak Syaifullah Yusuf, turut memberikan motivasi dan arahan secara langsung melalui sambungan telepon agar semua pihak mendukung dan berupaya secara maksimal mensukseskan terselenggaranya Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangkalan.
Sekolah Rakyat Rintisan di Kabupaten Bangkalan akan menempati Gedung Balai Diklat Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan saat ini sedang dalam proses renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Kategori
Berita Terbaru
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Dampingi Kegiatan Bupati Sapa Masyarakat di Kecamatan Bangkalan
22 Juli 2025